Jombang, Jejakjurnalis.co.id – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Projo Kabupaten Jombang menyatakan dukungannya terhadap wacana kompromi sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yakni pemilihan Gubernur dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sementara pemilihan Bupati dan Wali Kota tetap dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat, dengan pengecualian bagi wilayah DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Ketua DPC Projo Kabupaten Jombang, Bambang Widjatnarko, menilai skema tersebut sebagai solusi tengah yang cukup rasional dalam menjawab dinamika politik nasional serta kebutuhan akan efektivitas dan stabilitas pemerintahan daerah.
Menurut Bambang, Projo Jombang dapat menerima pola kompromi tersebut sebagai bentuk penyesuaian terhadap tantangan demokrasi modern tanpa harus menghilangkan peran rakyat sepenuhnya dalam proses politik. “Skema ini kami pandang sebagai jalan moderat yang berupaya menyeimbangkan antara efisiensi pemerintahan dan partisipasi publik. Pemilihan Gubernur melalui DPRD berpotensi memperkuat koordinasi antara eksekutif dan legislatif daerah, sementara pemilihan langsung Bupati dan Wali Kota tetap menjaga hak rakyat dalam menentukan pemimpin di daerahnya,” ujar Bambang Widjatnarko.
Meski demikian, ia menekankan bahwa perubahan mekanisme Pilkada harus tetap berlandaskan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, serta nilai-nilai demokrasi, agar tidak menyimpang dari semangat reformasi yang telah menjadi fondasi kehidupan berbangsa. “Esensi demokrasi bukan hanya soal cara memilih, tetapi bagaimana menghasilkan pemimpin yang amanah, bekerja untuk kepentingan masyarakat, dan terbebas dari praktik politik transaksional,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bambang menyampaikan bahwa DPC Projo Jombang berkomitmen untuk terus mengawal arah kebijakan Pilkada agar tetap berpihak pada kepentingan nasional, menjaga stabilitas politik daerah, serta mendukung pembangunan yang berkesinambungan. “Kompromi ini harus menjadi instrumen untuk memperkuat demokrasi Pancasila, bukan melemahkannya. Efisiensi memang penting, namun ruang kegembiraan rakyat dalam demokrasi juga harus tetap dijaga. Demokrasi harus tetap hidup dan dirasakan oleh masyarakat,” pungkas Bambang Widjatnarko, Ketua DPC Projo Kabupaten Jombang. (Red)
Editor : Ade
